DPR Desak Tarif Masuk Taman Nasional Komodo Rp3,7 Juta tak Bisa Diberlakukan

- Jumat, 5 Agustus 2022 | 17:01 WIB
Taman Nasional Komodo (TNK)
Taman Nasional Komodo (TNK)

HALLOTERNATE.COM - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda meminta pemerintah tunda tarif masuk seharga Rp 3,75 juta ke Taman Nasional Komodo, kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

" Keputusan tersebut perlu ditunda, mengingat banyaknya warga, pelaku pariwisata, dan wisatawan yang merasa dirugikan " kata Syaiful Huda Ketua komisi X DPR RI lewat keterangannya, Rabu 3 Agustus 2022.

Baca Juga: Pemerhati Wisata dan Budaya Soroti Kenaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo

"Harus ditunda agar tidak merugikan masyarakat Labuan Bajo yang menjadi pelaku wisata. Kami memahami tujuan pemerintah menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata super prioritas, tetapi apalah gunanya kebijakan tersebut jika malah merugikan masyarakat," ucap Syaiful.

Dikatakan Syaiful, konsep destinasi wisata super prioritas memang ditujukan untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia. Kebijakan tersebut akan memperbaiki  level infrastruktur, kualitas jaringan telekomunikasi, dan produk ekonomi kreatif hingga kualitas sumber daya manusia di lima kawasan destinasi wisata super prioritas, yakni Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo. Namun, yang justru muncul ke permukaan adalah kegaduhan mengenai tarif tiket yang mahal.

"Kenapa bukan persoalan progres pembangunan, termasuk model pengakomodasian kepentingan warga yang menjadi selama ini menjadi pelaku wisata di kawasan tersebut," ujar Syaiful.

Baca Juga: Bupati Mabar Dinilai Tidak Konsisten Tangani Tarif Wisata di Taman Nasional Komodo

" Ini menandakan adanya komunikasi yang buruk dari pemerintah terhadap kebijakan wisata super prioritas tersebut. Akibatnya, masyarakat gaduh akibat hal tersebut, tanpa mendapatkan penjelasan terkait tujuannya " ungkap Syaiful.

Termasuk adanya isu mengenai masuknya perusahaan besar di Taman Nasional Komodo yang nantinya memonopoli layanan penyediaan jasa wisata alam. Serta, penyediaan jasa sarana wisata.

Halaman:

Editor: Yustinus Darmoyuwono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPR Soroti Permasalahan di Taman Nasional Komodo

Kamis, 4 Agustus 2022 | 20:20 WIB
X