Tidak Transparan, Mahasiswa dan Pemuda Tolak Kenaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo

HALLOTERNATE.COM - Perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda Manggarai-Bali sepakat kebijakan menolak kenaikan tarif Taman Nasional Komodo (TNK) karena menganggap tidak ada transparansi dari pemerintah.

Ini disampaikan Koordinator Mahasiswa dan Pemuda Manggarai-Bali Rian Ngarai kepada media pada Rabu 3 agustua 2022.

"Kami dari mahasiswa dan pemuda menolak dengan kenaikan harga tiket Taman Nasional Komodo," kata Rian Ngarai.

Baca Juga: Bupati Mabar Dinilai Tidak Konsisten Tangani Tarif Wisata di Taman Nasional Komodo

Rian juga mengungkapkan alasan keputusan penolakan dari perkumpulannya ini. Selain karena akan berdampak buruk pada ekonomi masyarakat setempat. 

Dirinya juga merasa tidak ada transparansi dari pemerintah provinsi nusa Tenggara Timur mengenai penetapan harga tersebut.

"Kenapa kemudian kenaikan tiket Taman Nasional Komodo itu menjadi Rp 3.750.000? Ini tidak ada transparansi dari pemerintah provinsi," kata Rian

Rian menjelaskan Sebelum adanya penetapan kenaikan harga Taman Nasional Komodo bahwa, Labuan Bajo sudah memiliki banyak permasalahan. Berbagai polemik mulai muncul sejak Labuan Bajo ditetapkan sebagai destinasi wisata premium.

Baca Juga: Soal Tarif Masuk Taman Nasional Komodo yang Mahal, Airlangga Bilang Begini

Ia juga menyayangkan kebijakan yang diputuskan oleh Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo terkait kenaikan  tarif masuk taman nasional komodo

"Kami sangat menyayangkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BOP dengan alasan konservasi mereka menaikkan tarif untuk masuk ke Taman Nasional Komodo," kata Rian.

" Berdasarkan informasi yang didapatkan dari lapangan, kenaikan tarif Taman Nasional Komodo tampaknya ada kaitannya dengan PT Flobamor. Sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi NTT " ungkap Rian.

Baca Juga: Pemerhati Wisata dan Budaya Soroti Kenaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo

"Tapi kita menduga dengan kehadiran PT Flobamor milik siapa dan bekerja untuk siapa. Karena kalau misalnya PT ini berfungsi di Manggarai Barat, maka ini akan terjadi semacam penolakan dari masyarakat setempat terlebih khusus para pelaku pariwisata lokal yang mempunyai perusahaan travel agent," pungkas Rian. ***